LITERATURSULTRA.COM-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) terbilang sangat aktif menjalankan tupoksi memberikan pengawasan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak cepat menjalankan program kerja agar serapan anggaran optimal.
Diawal Tahun 2026, Komisi I DPRD Butur dinahkodahi, Mazlin itu langsung memanggil kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk rapat kerja menjabarkan program prioritas segera dituntaskan diawal tahun, 9 Januari 2026. Topik pembahasan, Serapan anggaran harus digenjot. Jangan lagi, terjadi seperti tahun sebelumnya serapan anggaran mandek, dana transfer daerah (TKD) untuk butur dipangkas ratusan miliar.
Rapat kerja, sebagai penjabaran program sekala prioritas harus dituntaskan awal tahun. Sekaligus membahas, kendala-kendala penyebab serapan anggaran awal tahun kerap minim. DPRD Butur memahami betul, diera pemerintahan Presiden Prabowo penerapan efisiensi dituntut penyerapan anggaran yang cepat.
Rapat Ketua Komisi I DPRD Buton Utara, Mazlin, serta dihadiri Sekretaris Komisi I Sairman Sahadi dan seluruh anggota komisi. Sejumlah pimpinan OPD mitra Komisi I juga hadir, termasuk kepala dinas dan perwakilan perangkat daerah yang berada dalam lingkup kemitraan komisi bidang pemerintahan dan hukum.
Ketua Komisi I DPRD Butur, Mazlin menegaskan, rapat kerja Bersama OPD sebagai Langkah awal membahas program kerja, tidak hanya bersifat formal namun memberikan Gambaran kepada legeslatif. Apa yang harus dituntaskan awal triwulan pertama agar pelayanan kepada masyarakat tak terkendala.
“Rapat kerja sebagai Langkah perkenalan kepala organisasi perangkat daerah yang baru dilantik. Ada banyak wajah-wajah baru. Semoga legislatif dan OPD bersinergi optimal untuk membangun Buton Utara. Harus ditunjang komunikasi baik dan efeketik,” ujar Mazlin.
Sekretaris Komisi I DPRD Buton Utara, Muh. Sairman Sahadia, rapat kerja Langkah kordinasi untuk sinerga perencanaan program kerja. Harus ada kesemaan presepsi dan difokuskan untuk menuntaskan program kerja awal tahun. Banyak hal yang harus dibahas terutama pelayanan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah ditengah efesiensi minimnya dana transfer daerah.
Selain itu, pembahasan terkait regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk 39 desa. Ini juga menjadi skala prioritas, hanya saja anggaran sangat minim.
“sejumlah isu strategis dibahas secara komprehensif. Di antaranya percepatan realisasi anggaran sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja OPD, serta langkah-langkah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Komisi I juga menyoroti kebijakan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, termasuk aspek regulasi dan implikasinya terhadap pelayanan publik. Selain itu, dibahas pula dukungan anggaran untuk layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinilai krusial dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. (Adv)
