Literatursultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) selaku mitra pemerintah daerah mendorong eksekutif agar terus berupaya menekan angka kemiskinan.
Kabupaten Butur masih mencatatkan angka kemiskinan masih di angka 14 persen. Perlu ada gebrakan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mengentaskan angka kemiskinan dimaksud.
Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, meminta Organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih fokus mencanangkan program jitu untuk bisa mengurangi angka kemiskinan di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara tersebut.
Ahmad Afif Darvin mengungkapkan, angka kemiskinan Buton Utara tahun 2021 masih di angka 14,10 persen, lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata selama 5 tahun tercatat 2,5 persen. Demikian pula terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, terbilang masih rendah.
Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Ini bisa dilihat salah satunya dari turunnya angka kemiskinan. Untuk itu, pemerintah mendorong sejumlah sektor utama pendorong pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan di berbagai sektor, seperti perdagangan dan infrastruktur moda transportasi darat dan laut.
Terdapat berbagai macam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur angka kemiskinan yang terdiri atas kemampuan pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, ketika pendapatan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka seseorang tersebut dikatakan miskin.
Hal itu disebabkan perekonomian daerah belum secara optimal dibangun dari usaha-usaha ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi sumberdaya daerah, dimana usaha tersebut secara riil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang akan menggerakan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, program pembangunan ekonomi tidak fokus dan tidak tuntas, sehingga tidak memberi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan sinergitas dalam pembangunan ekonomi sangat lemah antar sektor, antar sumber daya, antar wilayah.
“Kurangnya promosi investasi dan daya saing investasi sangat rendah. Bahkan, belum terpetakannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan data potensi dan peluang investasi belum tersedia secara akurat,” ujar Afif.
Satu dekade strategi pengentasan kemiskinan, lanjutnya, mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.
Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.
“Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha,” pungkas Ketua DPD PDI Perjuangan Butur itu. (adv)
