LITERATURSULTRA.COM-Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara turun hadir dalam Forum Perangkat Daerah diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dihadiri Bupati Buton Utara, Afirudin Mathara, Sekretaris Daerah Buton Utara, Muh. Hadhy Muslim, Kepala Bappeda Buton Utara Agus Pria Budiana dan sejumlah kepala OPD di Aula Bappeda, 4 Maret 2026.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah kabupaten buton utara gilir untuk memaparkan program unggulan. Khusus, Dinas Pendidikan dipaparkan Kepala Dinas, Nurtin menjabarkan Evaluasi Capaian 2025 dan Arah Strategis 2026 untuk membangun ekosistem Pendidikan unggul di Kabupaten Buton Utara.
Kepala Dinas Pendidikan Buton Utara, Nurtin mengungkapkan, laporan ini menyajikan analisis komprehensif terhadap kinerja Pendidikan Buton Utara sepanjang tahun 2025 menyoroti kemajuan, tantangan, dan peluang. Berdasarkan evaluasi ini, arah strategis untuk tahun 2026 dapat dirumuskan untuk mendorong peningkatan kualitas Pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Ringkasan eksekutif peningkatan partisipasi siswa 15 persen pada tahun 2025, dan kualitas guru menunjukan tren positif dengan guru 60 persen bersertifikat.
“Kondisi Fisik dan Digital semakin kokoh. Revitalisasi sarana dan prasarana 9 satuan Pendidikan telah direhabilitasi sebanyak 6 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama. Kemudian, Akselarasi digitalisasi Pembelajaran 96, 18 persen terealisasi dengan tuntas. Tercatat, dari 127 dari 138 sekolah sasaran telah terpasang instalasi dan 173 guru telah mengikuti bimbingan teknis pemanfaat aklreasi digitilasi pembelajaran,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Buton Utara, Nurtin saat Forum Perangkat Daerah di Aula Bappeda, 4 Maret 2026.
Selain ini, Tahun 2026 ini, dalam proses pengusulan kegiatan revitalisasi 30 sekolah dasar, 15 SMP, 18 PAUD, dan 2 PNF . Dinas Pendidikan sekolah terintegreasi 250 miliar, bantuan tambahan PID dan bantuan laptop merah putih untuk seluruh satuan Pendidikan.
Sistem pembelajaran berjalan baik, standar pelayanan terus meningkat, juknis ditantangani kepala daerah, daya tamping ditetapkan secara partisiptif, sosialsiasi juknis telah dilaksanakan, pelaporan SPMB oleh sekolah dan diknas. Kemudian, indeks standar pelayanan minimal (SPM) menguat 64, 34 % tahun 2024, terjadi peningkatan tahun 2025 sebesar 65,2 %. Peningkatan indeks menunjukan perbaikan berkelanjutan dalam pemenuhan standar pelayanan Pendidikan.
“Tantangan utama yang kami hadapi hari ini. Anak tidak sekolah mengalami peningkatan. Dari data pusdatin menunut perhatian serius dan menjadi prioritas utama dalam perencanaan program tahun 2026. Tercatat, tahun 2024 sebanyak 823 anak tidak sekolah dan kemudian tahun 2025 sebanyak 992 anak tidak sekolah. Jika dikalkulasi bertambah 169 dalam satu tahun.Ini menjadi target kami Dinas Pendidikan berkolaborasi salah satu penuntasan anak putus sekolah. Sekolah terintegrasi nanti bisa terlaksana, sebagai solusi teratasi masalah ini,” tandasnya (Adv).
