LITERATURSULTRA.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menyambangi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Kedatangan, dipimpin Ketua DPRD Butur, Hasrianti Ali bersama rombongan anggota DPRD gabungan komisi, disambut langsung Kepala PPS Kendari, Asep Saepulloh, 23 Januari 2026
Anggota Komisi II DPRD Buton Utara, Endri mengungkapkan, kunjungan bersama gabungan komisi ke PPS Kendari ada dua agenda penting. Pertama, konsultasi terkait tata kelola pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Minaminanga Kecamatan Kulisusu dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Malalanda.
“Kunjungan yang kami lakukan dengan gabungan beberapa komisi dalam rangka pemanfaatan pelabuhan yang ada di mina-minanga termasuk juga Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Malalanda,” ujar Endri, 23 Januari 2026
Hendrik mengungkapkan, pengelolaan Pelabuhan perikanan menjadi gawean provinsi peluang untuk mengeruk potensi pendapatan asli daerah sangat minim. Itu karena terkendala soal regulasi.
“Pelabuhan perikanan terlatak di mina-minanga gawean provinsi, dan disitu memang yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten Butur agak minim apalagi terkait Pendapatan Asli Daerah PAD. Regulasi, 12 mil laut gawean pemerintah provinsi, dan di luar dari 12 mil laut itu, bagian dari pemerintah pusat,” terangnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, contoh terkait pembangunan Tempat Penampungan Ikan (TPI) diintegritaskan dengan wisata Bahari sehingga dikenakan pemungutan retribusi maupun pajak di bidang parkir dan lain sebagainya. Hanya di area situ yang bisa dikembangkan , selebihnya itu adalah bagian dari gawean provinsi.
“Berbeda halnya dengan kampung nelayan merah putih yang menjadi program nasional rekomendasinya potensi perikanan di Buton Utara. Artinya, KNMP itu bagian dari pada mesin ekonomi lokal, jadi memang PAD itu bisa naik melalui beberapa pintu yaitu salah satunya adalah retribusi dan pajak,” ucapnya.
Kemudian, ada juga pajak hotel atau dalam hal ini home stay, karena itu juga sangat bagus dan bisa diintegritaskan dengan wisata bahari, karena memang yakin roda ekonomi akan rame, sehingga wisata bahari juga perlu di pikirkan konsepnya seperti apa oleh pemerintah daerah.
“Termasuk juga pajak UMKM oleh pengelola ikan untuk masyarakat Buton Utara, terutama yang tinggal di pesisir, itu kalau bicara langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait bagaimana pembagunan KNMP ini,” tambahnya
Apakah ada ruang bagi putra daerah butur? Misalnya, didorong untuk sekolah di politeknik perikanan untuk peningkatan SDM sektor perikanan dan kelautan.
Sebenarnya program-program itu sudah berjalan cukup lama, , Akan tetapi sosialisasinya belum begitu masif karena memang ranah dipenyuluh perikanan yang mengetahui jadwal dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pengembangan sumberdaya manusia yang kemudian hari ini, pemerintah pusat sudah membuka peluang itu sebesar-besarnya dan itu sangat besar manfaatnya, karena itu secara keseluruhan gratis.
“Cuman itu lagi-lagi sosialisasi dari teman-teman penyulu ini mesti harus kita tingkatkan lagi, mungkin bisa kita tindak lanjuti, agar kemudian di komisi II bagaimana kolaborasi memanggil teman penyuluh agar meningkatkan lagi sosialisasinya sehingga bisa tersampaikan ke seluruh desa-desa di Buton Utara, karena memang itu penting sekali, karena sudah di oskrestra atau di canangkan oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (adv)
