LITERATURSULTRA.COM-Capaian Serapan anggaran triwulan pertama kerap minim. Penyebab utamanya, molornya pembangunan padahal duit telah tersedia. Kerap baru tuntas, nanti akhir tahun. Pahadal, idealnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seharusnya segera dibelanjakan untuk Pembangunan di Kabupatan Buton Utara digenjot triwulan pertama.
Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyerap anggaran yang tersedia. Apalagi, pemerintah pusat telah memberikan intruksi agar penggunaan anggaran daerah dipercepat. Jika, dibelanjakan tepat sasaran, ganjarannya dana tranfer daerah bakal ditambah.
Lambatnya serapan anggaran tahun 2025, harus menjadi Pelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Bahkan, mendapatkan teguran, imbas terlambat menyerap anggaran dan mendapatkan kosekuensi dana transfer daerah mengalami penurunan drastic.
Ketua Komisi I DPRD Buton Utara, Mazlin memberikan, warning kepada OPD untuk segera membelanjakan anggaran tersedia, apalagi duit yang tersedia sangat minim. Operasional kantor hanya berkisar 100 juta digelontorkan untuk setiap organisasi perangkat daerah kecuali dinas Kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dan dinas pendidikan.
“ Jadi tak ada alasan, harus terserap 100 persen akhir triwulan satu. Apalagi, pengerjaan fisik hanya ada di dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum. Kepada seluruh OPD kita sudah warning dan tegaskan itu. Khususnya bersama mitra OPD, karena kita harus berdasarkan pengalaman yang lalu,” ujar Mazlin saat ditemui di ruang kerjanya, 15 Januari 2026.
Politisi Partai Demokrat itu menjabarkan, akibat daya serapan anggaran minim tahun sebelumnya, anggaran pagu induk selesai dikerja masuk akhir tahun. Akibatnya, dana tranfer daerah tahun ini menurun drastis. Penyebabnya, salah satunya serapan anggaran, Kementerian keuangan menilai anggaran tak bisa dipakai.
“Sebab yang lalu ini atas dasar serapan anggaran kita yang kecil sehingga kita mendapat teguran bahkan kita mendapatkan konsekuensi TKD dikurang,” terang Ketua KNPI Buton Utara itu.
Sementara itu, Anggota Darwin kunu mengungkapkan, serapan anggaran setiap organisasi perangkat daerah bakal dievaluasi akhir triwulan satu karena ini bentuk pengawasan legislative terhadap kinerja eksekutif.
“Kalau bisa pertriwulan serapan anggaran kita akan evaluasi,” terang Darwin Kunu.
Terkait persoalan Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal, DPRD Butur telah melakukan penegasan pada saat rapat kerja paling utama anggaran rutin, misalnya 100 juta per OPD. Harus dituntaskan, pajak kendaraan terutama plat merah menjadi skala prioritas dalam anggaran ini
“Bahkan kita sudah dengar bahwa pemerintah daerah sudah melakukan rapat internal, bahkan sudah di tegaskan wakil Bupati untuk melakukan penekanan kepada anggotanya bahwa, peningkatan PAD,” tambahnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menghimbau, OPD untuk mengoptimalkan segala potensi dan kreatif untuk mendulang pendapatan asli daerah. Jika tidak, kondisi fiskal daerah sangat memprihatinkan.
“Olehnya itu, OPD harus bekerja ekstra. Turun, mencari solusi peningkatan pendapatan asli daerah,” tandasnya. (Adv)
