LITERATURSULTRA.COM-Kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, menjadi titik dimulainya program strategis peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk wilayah Sulawesi dan Gorontalo. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (29/5/2026).
Peluncuran program nasional di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto ini ditandai dengan peninjauan langsung ke permukiman warga pesisir guna memastikan ketepatan sasaran intervensi fisik serta pemetaan kondisi sanitasi lingkungan.
Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan bahwa alokasi program BSPS tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, kuota bantuan meningkat dari 1.129 unit pada tahun 2025 menjadi 8.973 unit pada tahun 2026. Skala prioritas pembangunan didominasi oleh wilayah pesisir sebanyak 7.238 unit, diikuti wilayah perdesaan 902 unit, dan wilayah perkotaan sebanyak 833 unit.
“Peningkatan kuota ini merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak atas hunian layak bagi masyarakat. Langkah ini juga didukung oleh pengawalan regulasi dan anggaran dari Komisi V DPR RI,” ujar Maruarar.
Secara khusus untuk Kota Kendari, alokasi bantuan tercatat sebanyak 548 unit yang tersebar di 11 kecamatan, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 121 unit. Program BSPS ini menyalurkan bantuan stimulan senilai Rp20 juta per unit guna mendorong peningkatan kualitas struktur bangunan secara swadaya.
Menteri PKP juga mengapresiasi langkah taktis Pemerintah Kota Kendari yang menyediakan fasilitas Rumah Susun (Rusun) sebagai alternatif hunian sementara bagi warga selama proses konstruksi berlangsung. Sinergi ini dinilai mempermudah transisi pembangunan di lapangan.
Peluncuran ini terkoneksi secara virtual dengan jajaran kepala satuan kerja serta perwakilan penerima manfaat di berbagai provinsi di Sulawesi dan Gorontalo guna memantau kesiapan logistik pelaksanaan program secara simultan.
Dari sisi dampak ekonomi, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III, Bahtiar, menjelaskan bahwa pelaksanaan BSPS tahun 2026 diproyeksikan mampu menyerap 35.892 tenaga kerja lokal. Mobilisasi ini didukung oleh Tenaga Pendamping Teknis yang bertugas melakukan verifikasi, penyusunan anggaran, hingga pengawasan teknis kelayakan bangunan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa perbaikan tata ruang permukiman ini merupakan instrumen penting dalam menekan angka backlog perumahan sekaligus meningkatkan standar hidup kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah ini ditujukan agar intervensi negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan bantuan ketersediaan hunian layak,” ungkap Tito.
Agenda ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, serta unsur Forkopimda.(*)
