LITERATURSULTRA.COM-Pemerintah Kota Kendari terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, dalam gelar wicara (talkshow) Anindhacitya #08 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan disiarkan secara daring, Selasa (9/6/2026).
Mengusung tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Antikorupsi”, kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo sebagai naratama dan Praktisi Anti-Fraud Fahmy Nursafar Latief.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Siska menjelaskan berbagai upaya strategis Pemkot Kendari agar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat, serta bebas dari intervensi yang dapat mengganggu objektivitas pengambilan keputusan.
Ia menyampaikan bahwa kondisi fiskal yang terbatas mewajibkan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas melalui efisiensi anggaran. Program yang dieksekusi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata.
“Kalau kita memberikan program kepada masyarakat, kita harus melihat dampak kebaikannya apa, manfaat besarnya apa, sehingga semua anggaran yang keluar tidak mubazir. Kita mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mudah, sementara beban pemerintah juga besar. Jadi anggaran harus benar-benar digunakan untuk hal yang penting dan bermanfaat,” terangnya.
Selain itu, guna menjaga akuntabilitas, Pemkot Kendari menerapkan sistem kerja yang mengacu pada prosedur tetap (protap) dan petunjuk teknis yang jelas. Seluruh proses perencanaan dikawal oleh Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga setiap program memiliki dasar yang kuat dan terukur.
Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan juga diwujudkan melalui peningkatan fungsi pengawasan internal dengan melibatkan Inspektorat sejak awal proses perencanaan dan penganggaran. Bahkan, Pemkot Kendari menempatkan Inspektorat sebagai bagian dari TAPD bersama Sekretaris Daerah, Bappeda, dan BPKAD guna memastikan pengawasan berjalan optimal.
Dalam forum diskusi tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa integritas pribadi merupakan kunci utama pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai regulasi dan sosialisasi tidak akan optimal jika tidak didukung oleh komitmen serta integritas setiap individu.
“Kalau dari dirinya tidak ada integritas dan komitmen, seberapa banyak sosialisasi dilakukan juga tidak akan efektif. Semua kembali kepada integritas pribadi masing-masing,” tegas Wali Kota Siska.
Ia menilai instrumen yang paling efektif dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program adalah evaluasi berkala. Evaluasi menjadi sarana untuk mengukur capaian program, mengidentifikasi kendala, sekaligus merumuskan strategi perbaikan agar target pembangunan tercapai optimal.
“Evaluasi itu sangat penting untuk mengukur keberhasilan dari sesuatu yang sudah kita canangkan. Kalau tidak dievaluasi, kita tidak akan tahu perkembangan program tersebut,” ujarnya.
Wali Kota Siska juga menekankan pentingnya disiplin birokrasi dalam mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional. Salah satu bentuk penegakan disiplin aparatur tersebut dilakukan melalui penerapan sistem absensi yang ketat pada setiap rapat evaluasi.
Melalui penguatan integritas, pengawasan berlapis, keterlibatan masyarakat, serta evaluasi yang konsisten, Pemkot Kendari terus berupaya membangun budaya pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Kehadiran Wali Kota Siska dalam acara ini menegaskan komitmen Pemkot Kendari terhadap agenda nasional pencegahan korupsi, sekaligus penguatan sistem pemerintahan yang efektif, berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.(*)
