LITERATURSULTRA.COM-Pemerintah Kota Kendari menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara dalam Exit Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 yang digelar Ruang Rapat Walikota Kendari, Senin (18/5/2026).
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan pemeriksaan selama 35 hari kerja yang berjalan secara profesional, objektif, dan independen.
Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya berorientasi pada penemuan kekurangan, tetapi juga berfungsi sebagai media evaluasi dan pembinaan bagi perangkat daerah dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemeriksaan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK secara sungguh-sungguh agar perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota turut mengarahkan seluruh kepala OPD untuk bersikap kooperatif, responsif, dan proaktif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, termasuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Pemerintah Kota Kendari menargetkan untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Wali Kota menegaskan bahwa prioritas utama adalah menjadikan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai landasan dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kota Kendari berharap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sultra dapat menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Seluruh rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, serta menjaga sinergi yang baik dengan BPK ke depan.(*)
