Literatursultra.com – Pemerintan Daerah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) terus mengoptimalkan pembenahan infrastruktur agar memudahkan akses transportasi darat dan laut, mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah setempat.
Pemerintah pusat pun telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait pembangunan infrastruktur ini, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 tahun 2022, mewajibkan seluruh daerah kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 sebesar 25 persen untuk pembangunan infrastruktur melekat pada pekerjaan umum di daerah masing-masing.
Kebijakan yang diterbitkan tersebut, menjadi lampu hijau pembenahan infrastruktur di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara ini, terutama peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan pembangunan jembatan, untuk menjawab keluhan masyarakat setempat agar membutuhkan perhatian serius oleh pemerintah daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga penyerap aspirasi dan mitra pemerintah daerah mendukung langkah eksekutif dalam meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan perbaikan kualitas infrasturktur, khususnya jalan dan jembatan.
Wakil Ketua DPRD Buton Utara, Ahmad Afif Darvin, mengungkapkan pembangunan Kabupaten Buton Utara telah didesain dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk lima tahun kepemimpinan duet pasangan Ridwan Zakariah dan Ahali.
“Semua sepakat kebutuhan urgen Buton Utara saat ini adalah pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan. Ini harus mendapatkan perhatian serius tim anggaran pemerintah daerah karena menjadi akses utama untuk menopang ekonomi masyarakat mayoritas berkutat pada profesi petani dan nelayan,” ujar Ahmad Afif Darvin.
Ketua PDI Perjuangan Buton Utara itu menambahkan, Buton Utara memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Tanahnya subu, begitu pula di sektor perikanan dan kelautan. Hasil panen petani maupun nelayan kerap melimpah. Hanya saja, belum ditopang dengan infrastruktur yang memadai sehingga masyarakat masih kesulitan untuk memasarkan hasil panennya.
“Patut kita apresiasi pemerintah kabupaten buton utara dalam mengelola Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mayoritas diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur, rehabilitasi pasar dan pembangunan jembatan langere-tanah merah. Hasilnya, jalan-jalan dalam kota dan beberapa kecamatan nampak mulus,” terangnya.
Ahmad Afif Darvin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Buton Utara sisa fokus mengalokasi anggaran untuk pembenahan jalur pantura (pantai utara) Ereke-Labuan bisa diakomodir dalam dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana hibah.
“Kreaktivitas organisasi perangkat daerah terutama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendapatkan alokasi DAK harus dioptimalkan untuk pembenahan jalan ereke-labuan. Jika hanya tergantung, pada dana alokasi umum mewujudkan pembenahan jalan ruas tersebut tak akan maksimal,” harapnya. (Adv)
