LITERATURSULTRA.COM-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026. Penyerahan SK tersebut berlangsung dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
Dari total 2.606 PPPK Paruh Waktu, sebanyak 2.489 orang mendapatkan perpanjangan masa kerja untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 1.090 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Sementara itu, sebanyak 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, dengan rincian 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.
Gubernur berharap, SK perpanjangan masa kerja yang diterima dapat menjadi penyemangat bagi seluruh PPPK untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan pesan singkat sebagai bahan renungan sekaligus pegangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pegawai yang baik tidak menjadikan statusnya sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan, tetapi sebagai jalan pengabdian dan cara untuk memberikan manfaat bagi kehidupan banyak orang,” pesannya.
Pada momentum Hari Kesadaran Nasional tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka kembali mengingatkan seluruh ASN tentang hakikat profesi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Menurutnya, di balik setiap kewenangan melekat tanggung jawab, dan di balik setiap tugas yang dijalankan terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilayani.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur turut menyoroti realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga minggu kedua November yang baru mencapai 66,17 persen. Gubernur meminta seluruh kepala perangkat daerah agar bersungguh-sungguh mengambil langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang belum terselesaikan, mengidentifikasi serta menuntaskan berbagai hambatan, sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan anggaran berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Jangan jadikan akhir tahun sebagai alasan untuk bekerja secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas dan manfaat. Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Di dalamnya terdapat amanah dan harapan masyarakat yang harus dipenuhi, serta kesejahteraan rakyat yang harus diperjuangkan,” tutup Gubernur. (*)













