Literatursultra.com – Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu dari 10 lokasi yang ditetapkan dalam monitoring dan evaluasi (monev) terpadu Komplementaritas bantuan sosial.
Tim monev terpadu ini terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai representasi dari 12 lembaga terkait yang secara paralel melakukan monitoring di 9 daerah lainnya.
Selain ketiga lembaga tersebut, juga ada dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) dan sebagainya.
Kunjungan tim monev terpadu ini untuk memastikan penyaluran bantuan sosial memenuhi prinsip 6T tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Termasuk memastikan komplementaritas program pemberdayaan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengidentifikasi berbagai kemungkinan kendala penyaluran yang terjadi, serta untuk sinergitas lembaga terkait.
Bupati Wakatobi, Haliana, menyambut baik kehadiran tim monev tersebut dan mengaku bangga atas terpilihnya Wakatobi sebagai salah satu daerah yang dimonitoring.
“Semoga hasil monev dapat memberikan perbaikan terhadap program bantuan sosial, selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya Wakatobi,” kata Haliana, Jumat (23/6/2023).
Bupati pada kesempatan tersebut juga menggambarkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, di antaranya penanganan masyarakat kumuh di wilayah pesisir. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan program pemerintah daerah diarahkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 0 persen pada tahun 2024.
Monev tersebut dilaksanakan di 10 kabupaten/kota terpilih yang meliputi Aceh Utara, Musi Banyuasin, Kota Tasikmalaya, Kebumen, Mojokerto, Wakatobi, Lombok Utara, Kota Kupang, Kulon Progo, dan Kota Gorontalo.
Di wakatobi, monitoring dilakukan dengan metode kuisioner yang ditujukan kepada 129 KPM yang menjadi sampel.
Selain itu juga, tim monev berdiskusi dengan pihak terkait diantaranya Dinas Sosial (Dinsos), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pendamping, kepala desa, Perseroan Terbatas (PT) Pos, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud
Pada kesempatan tersebut, Ilmiati, berpesan bahwa akurasi data penerima bantuan betul-betul menjadi perhatian disamping proses pencairan, pemanfaatan bantuan sosial dan juga mekanisme pengaduan masyarakat agar disesuaikan dengan tujuan program bantuan sosial.
Tim monev terpadu juga telah turun langsung ke lapangan bertemu dengan KPM Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PENA, dan bantuan lainnya di Desa Maleko dan Desa Mola.
Yasrif Yaddi, dari Kemenko PMK sebagai Koordinator Tim Monev Wakatobi menyampaikan bahwa hasil dari kegiatan monev ini rencananya akan disiapkan sebagai bahan perumusan kebijakan. “Sebagai bahan perumusan kebijakan bantuan sosial dan juga laporan kepada Presiden pada rapat terbatas (Ratas) yang akan diagendakan ke depan,” ujarnya. (*)
